Koalisi Tagih Janji Minta Pj Gubernur Banten Pertimbangkan Kepala OPD yang Terlibat dalam Kasus Korupsi

Serang - Menanggapi pemberitaan tentang rotasi pegawai di lingkup Pemprov Banten, Mahasiswa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta Organisasi Masyarakat (Ormas) yang tergabung dalam Koalisi Tagih Janji (KTJ) angkat bicara, Selasa (27/09).

KTJ mengatakan jika Pj Gubernur Banten Al Muktabar harus mempertimbangkan kepala OPD yang terlibat dalam kasus korupsi. Salah satunya adalah Drs. H. Opar Sohari, M.Pd sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Banten.

Baca juga: Walikota Tangerang Ajak Stakeholder Pariwisata Kreatif

"Sudah jelas berdasarkan putusan Nomor 18/Pid.sus-TPK/2021/PN.Srg keterangan Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Malingping pada badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten H. Samad, S. Sos., bin H. Ucit yang menjadi terdakwa pada kasus tindak pidana korupsi pengadaan lahan UPTD Samsat Malingping pada halaman 123 dan 124 menerangkan bahwa terdakwa pernah memberikan uang kepada Sdr. Drs. H. Opar Sochari, M.Pd., selalu kepala Badan Pendapatan Daerah Banten sejumlah Rp 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) pada saat yang bersangkutan melakukan kunjungan terkait pengadaan lahan untuk UPTD PPD Malimping pada tahun 2019 sebagai uang bensin, yang terdakwa sediakan dari uang pribadi Terdakwa, " kata salah satu perwakilan KTJ TB Delly Suhendar.

Baca juga: Tingkatkan Peran RT/RW, Pemkot Tangsel Lakukan Pembinaan

Lanjutnya, "Setelah melewati beberapa persidangan, terdakwa H. Samad, S. Sos., M. Si., akhirnya divonis pidana penjara 6 tahun 6 bulan dengan denda Rp. 200 juta dan uang pengganti Rp. 680 juta".

Baca juga: Amir Uskara: Data BPS Bisa Jadi Landasan Untuk Kebijakan Publik

Lebih lanjut Delly menyampaikan, "Bukan hanya itu saja, masih pada kepemimpinan Opar Sochari sebagai kepala BAPENDA Banten kembali terjadi tindak pidana korupsi di Samsat Kelapa Dua Tangerang dengan dakwaan melakukan korupsi pajak Rp 10, 8 miliar".

Berdasarkan hal-hal tersebut, KTJ meminta kepada PJ Gubernur Banten Al Muktabar untuk mempertimbangkan Kepala OPD diduga terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi tidak lagi ditempatkan pada posisi "sentral" dalam lingkungan pemerintahan Provinsi Banten.

Baca juga: PPUU DPD RI Kembali Perdalam RUU Pemerintahan Digital

"Jangan sampai nanti rotasi, mutasi yang dilakukan oleh PJ Gubernur Banten menempatkan eselon II yang pada saat memimpin OPD, jajarannya terseret kasus korupsi ditempatkan kembali di posisi strategis seperti saat ini, " ucapnya.

"Pj Gubernur Banten harus tegas memberikan reward kepada pejabat yang berprestasi dan punishment kepada pejabat yang buruk kinerjanya, " tandasnya.

Baca juga: Camat Cisoka Dan Polsek Monitoring Kegiatan Cek Kesehatan Untuk Warga, Oleh Rumah Sakit Hospital Cikupa