Mahupiki Gandeng IJPL Gelar FGD Tentang Hak Imunitas Jaksa Dalam Sistem Peradilan

Serang - Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) gandeng IJPL Gelar Focus Group Discussion (FGD) Hak Imunitas Jaksa Dalam Sistem Peradilan. FGD Session Mahupiki membahas tentang hak imunitas jaksa dalam sistem peradilan pidana, perlindungan profesi atau ancaman terhadap akuntabilitas.

Hadir dalam kegiatan tersebut:

Baca juga: TMMD Ke 119 Kodim 0602/Serang Gandeng Pemkab Serang Gelar Penyuluhan Publik dan Kependudukan

- Ketum Mahupiki Prof. Dr. Firman Wijaya, SH, MH

- Pakar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan (UPH) Prof. Dr. Jamin Ginting, SH, MH 

Baca juga: Satgas TMMD Kodim 0602/Serang Gelar Penyuluhan Bela Negara Membentuk Karakter Generasi Muda

- Praktisi Hukum Shanty Wildhaniyah, SH, MH

- Anggota Mahupiki Banten Basuki, SH, MM, MH

Baca juga: Satgas TMMD Ke-119 Kodim 0602/Serang Gelar Penyuluhan Pertanian Bersama Pemkab Serang

- Ketum IJPL Prof. Dr. Dadang Herli Saputra, SIP, SH, SS, MH, Msi, Mkn

Dalam diskusi itu, Prof. Dr. Jamin Ginting, pakar hukum pidana Universitas Pelita Harapan, menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat 5 UU Kejaksaan, sebelum seorang jaksa dituntut atau dikenai tindakan hukum seperti penggeledahan, penyitaan, dan penahanan, harus ada izin dari Jaksa Agung.

Baca juga: Keynote Speaker pada 10th Civil Engineering World Conference, Dosen Teknik Sipil Universitas Mercu Buana Paparkan Guiding Paving Block Porous

Prof. Jamin menyoroti dampak aturan ini terhadap asas persamaan di hadapan hukum. 

Ia mempertanyakan apakah hak imunitas ini dapat menghambat kewenangan lembaga lain, misalnya jika penyidik kepolisian ingin melakukan penahanan terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana.

Baca juga: Satgas TMMD Ke 119 Kodim 0602/Serang Ajak Masyarakat Kelola Sampah

"Jika harus meminta izin ke Jaksa Agung terlebih dahulu, ini bisa memperlambat proses hukum, " tegasnya.

Ia juga membandingkan dengan kasus tindak pidana korupsi, dimana kewenangan pemberian izin terhadap anggota DPR sudah dihapuskan. 

Menurutnya, seharusnya tindakan hukum terhadap jaksa juga cukup dengan pemberitahuan, bukan izin yang bersifat mengikat.

Diskusi semakin memanas ketika muncul pertanyaan dari peserta tentang risiko penyalahgunaan aturan ini. 

Basuki, anggota Mahupiki Banten, menegaskan bahwa imunitas jaksa tidak boleh menjadi benteng perlindungan bagi oknum yang melanggar hukum.

Baca juga: Program Kesehatan, TMMD Ke 119 Kodim 0602/Serang Prioritaskan Pencegahan Stunting

"Jika ada jaksa yang melanggar hukum, harus ada mekanisme yang lebih cepat tanpa bergantung pada izin dari pimpinan. Ini soal keadilan bagi masyarakat, " ujar Basuki.

Sebagai langkah tindak lanjut, Mahupiki berencana mengadakan seminar lanjutan untuk mengkaji aturan ini lebih dalam. 

Mereka ingin mencari solusi terbaik agar hak imunitas tidak disalahgunakan, tetapi tetap melindungi profesi jaksa dari tekanan yang tidak adil.

Dalam diskusi itu, Prof. Jamin juga mengusulkan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika aturan ini dianggap tidak lagi relevan. 

Ia menegaskan bahwa hukum harus melayani kepentingan keadilan, bukan menjadi penghambat proses peradilan.

Baca juga: Diskusi Wirausaha: UMKM Naik Kelas, Go Global dan Go Digital

"Jika memang perlu diubah, harus ada langkah konkret, misalnya melalui judicial review. Ini bukan soal melawan hukum, tapi memastikan hukum bekerja untuk semua warga negara, " katanya.

Dengan berbagai sudut pandang yang muncul, perdebatan soal hak imunitas jaksa masih jauh dari kata selesai.